Trekking operators and travelers are being advised to prepare for higher costs when climbing Mount Rinjani starting next year, following changes in permit fees and labor costs.

Rinjani trekking packages are expected to see price increases in 2026 due to higher entrance permit fees and anticipated salary adjustments for licensed guides and porters. The permit fee increase has already taken effect since November, while official announcements regarding guide and porter wage increases are expected in early 2026.

The changes have sparked widespread concern and protest among trekking organizers (TOs), many of whom argue that the higher costs will impact competitiveness and affordability for both domestic and international hikers. However, authorities have confirmed that the permit increase is part of a broader policy decision by the Ministry of Forestry.

According to the Ministry, Mount Rinjani—specifically the Senaru, Sembalun, and Torean routes and surrounding areas—has been officially upgraded from Class 2 to Class 1. This reclassification reflects the mountain’s increasing popularity, ecological importance, and the need for higher standards of management, conservation, safety, and visitor services.

As a Class 1 conservation area, Mount Rinjani will require greater investment in environmental protection, infrastructure, and human resources, which has directly influenced the rise in permit fees and operational costs.

Trekking operators note that while the increases are unavoidable, they aim to maintain service quality, fair wages for local guides and porters, and sustainable tourism practices on the mountain. Travelers planning to climb Mount Rinjani in 2025 are encouraged to book early, while those planning trips in 2026 should expect revised package prices reflecting the new regulations.

Despite the higher costs, stakeholders emphasize that the long-term goal is to preserve Mount Rinjani’s natural environment while improving safety, professionalism, and overall trekking experiences.

Source: HaLoMi Trekker

In order to increase the capacity of the community, Mount Rinjani National Park has carried out technical guidance activities on waste management as part of efforts to realize the Rinjani circular economy.

Interviewees came from the NTB LHK Service, Mataram University and the Kresek Project.

The material presented included the Challenges, Opportunities and Achievements of NTB Zero Waste; Organic and Inorganic Waste Management Techniques have economic value; as well as Promotion and Marketing Strategies.

The activity was held on Monday 29 January 2024 at the Golden Palace Mataram Hotel, involved community groups in the Rinjani area who are active in the field of waste management, the Community of Rinjani Trekking Organizer, as well as representatives of porters and guides.

In his direction, the head of the Mount Rinjani National Park Office said that TNGR provides an opportunity for all levels of society to participate in protecting the area, including keeping Rinjani clean through waste management.

It is hoped that the circular economy will be an opportunity to change waste as a source of problems into a source of community welfare.

Lombok Tengah - Nilai proyek pembangunan kereta gantung Gunung Rinjani naik tiga kali lipat. Semula proyek itu direncanakan menelan anggaran Rp 2,2 triliun tersebut, tapi belakangan naik menjadi Rp 6,7 triliun.

Production Manager PT Indonesia Lombok Resort, Ahui, mengatakan penambahan nilai proyek kereta gantung tersebut karena tingkat kesulitan pembangunan tiang-tiang penyangga sepanjang 10 kilometer di kawasan Hutan Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Ya akan ada penambahan jumlah tiang kereta gantung. Karena lokasinya tiang penyangganya itu kondisi bebatuan masih relatif berusia muda. Jadi fondasi harus lebih dalam dan lebih besar," ungkapnya kepada detikBali, Rabu (10/1/2024).

Ahui mengatakan seusai hasil survei ekologi dan fauna yang dilakukan selama 3 bulan pada akhir tahun 2023, pihaknya menemukan beberapa tingkat kerumitan pembangunan tiang penyangga kereta gantung Rinjani.

Lebih jauh, tim yang melakukan survei ekologi dan fauna di Gunung Rinjani menemukan tingkat erosi di kawasan tiang penyangga kereta gantung masih masif setelah gempa pada 2018.

"Jadi semua potensi dampak negatif kami akan dievaluasi. Termasuk dampak negatif dan positif di kalangan masyarakat," ujarnya.

Selain itu, ada beberapa penambahan wahana yang akan dibangun di kawasan pintu masuk Hutan Karang Sidemen, Lombok Tengah, salah satunya panggung untuk pentas budaya.

"Kami jadwalkan nanti para seniman pentas satu kali seminggu. Selain itu juga ada wisata taman, waterboom, budidaya jamur, botani garden dan beberapa restoran," ujarnya.

Meski demikian dengan adanya penambahan jumlah investasi itu tidak mempengaruhi harga retribusi. "Benar tetap di rencana awal Rp 600 ribu perorangan satu kali naik," tukas Ahui.

Plt Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Satu Pintu Provinsi NTB Wahyu Hidayat membenarkan adanya penambahan nilai investasi di dalam rencana proyek Kereta Gantung Rinjani. "Benar ada penambahan," kata Wahyu.

Saat ini progres pembangunan kereta gantung masih dalam tahap penyusunan AMDAL dan tahap sosialisasi ke masyarakat.

"Target awal mereka (menyusun AMDAL) adalah 6 bulan. Tapi tentu ada dinamika dalam penyusunannya terutama ketika proses sosialisasi AMDAL kepada masyarakat sekitar pembangunan kereta gantung," ujarnya.

Menurut Wahyu, dengan bertambahnya nilai investasi tersebut, pemerintah pun menekankan agar investasi yang dilakukan di NTB memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal.

"Dari awal sudah didampingi, termasuk dari masyarakat setempat. Yang jelas kami prioritaskan masyarakat lokal. Tapi namanya juga masyarakat banyak, tentu beda-beda pemikirannya," tutup Wahyu.

Sumber: detik.com

Mataram, detik.com - Rencana pembangunan kereta gantung Rinjani di kawasan hutan Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), ditentang para mangku di Kecamatan Sembalun, Lombok Timur. Mangku adalah orang yang bertanggung jawab secara adat untuk menjaga gunung.

Mangku sekaligus tokoh adat Desa Sembalun Bumbung, Sayyidina Muhammad, mengatakan penolakan pembangunan kereta Gantung Rinjani tersebut bukan tanpa dasar. Adanya kereta gantung itu dinilai akan merusak alam di Rinjani.

"Rencana pembangunan ini sangat membuat kami terluka. Kami sangat tidak mengizinkan walaupun itu dipercaya akan berdampak pada efek ekonomi di masyarakat," ujar pria yang kerap disapa Haedi ini kepada detikBali, Selasa (9/1/2024).

Menurut Haedi, pembangunan kereta gantung ini akan membuka pembangunan-pembangunan baru di kawasan Gunung Rinjani. Misalnya seperti resort, hotel, dan restoran.

"Apakah mereka cukup sampai di situ saja. Nanti ada hotel di Rinjani. Karena kan keinginan manusia tidak berhenti sampai sana saja. Bukan kami saja menerima dampaknya tapi habitat yang ada di sana juga," ujarnya.

Haedi mengatakan pembangunan kereta gantung Rinjani yang diwacanakan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan di tengah masyarakat juga dinilai salah kaprah.

Menurutnya, justru mata pencaharian masyarakat di kaki Gunung Rinjani yang hilang.

"Lalu gunanya di masyarakat mana? Masyarakat kan tidak banyak dapat keuntungan dari aktivitas itu nanti. Bahkan itu akan menghilangkan mata pencaharian para porter di Sembalun, Senaru, dan wilayah lainnya," ujar Haedi.

Menurutnya, saat ini para tokoh adat, mangku, serta masyarakat di Lombok Timur akan terus bersuara menolak rencana pembangunan kereta gantung Rinjani.

"Kami bersuara semampu kami berdoa dan sebagainya. Para mangku ini bukan orang pemerintahan. Kami berusaha menolak dengan cara kami sendiri," pungkas Haedi.

Terpisah, Production Manager PT Indonesia Lombok Resort, Ahui, mengaku tidak khawatir dengan adanya penolakan pembangunan kereta gantung Rinjani dari kalangan mangku di Kecamatan Sembalun Lombok Timur.

Menurut Ahui, penolakan itu imbas dari ketidakpahaman masyarakat terkait proyek pembangunan kereta gantung yang sama sekali tidak merusak jalur pendakian dan kawasan Gunung Rinjani.

"Jalur pembangunan kereta gantung sepanjang 10 kilometer itu sama sekali tidak akan mengganggu jalur pendakian Rinjani. Jadi salah kaprah jika bilang ini mengganggu jalur pendakian. Ini khusus untuk wisata alam," ujar Ahui kepada detikBali.

Ahui menyebut perusahaan telah memberikan sosialisasi terkait rencana pembangunan kereta gantung kepada masyarakat di Desa Karang Sidemen yang merasakan dampak langsung atas pembangunan tersebut.

"Kami sudah sosialisasi kemarin dan mereka belum tahu. Mereka yang menolak itu orang tertentu yang dihasut sama pemerhati lingkungan. Pakai alibi lingkungan. Jadi pembangunan ini tidak ada hubungannya dengan jalur pendakian," tegas Ahui.

Menurut Ahui, kereta gantung Rinjani tidak akan mungkin merusak jalur pendakian di Sembalun, Senaru, Torean, dan Aik Berik karena berbeda lokasi.

"Jadi bagi pecinta alam memang yang suka mendaki tidak mungkin naik kereta gantung karena tidak sampai puncak Rinjani. Bahkan kita tidak bisa ke Danau Segara Anak. Karena konsep awalnya ini untuk menikmati pemandangan kaki Gunung Rinjani di Karang Sidemen," katanya.

Ahui juga memastikan pembangunan kereta gantung Rinjani tidak akan menghilangkan pekerjaan para porter di Gunung Rinjani.

"Jadi tidak hubungannya sama sekali sama porter. Karena ini memang khusus bukan untuk tujuan mendaki. Jauh sekali pemasarannya," katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Satu Pintu Provinsi NTB, Wahyu Hidayat, mengatakan progres pembangunan kereta gantung Rinjani terus berlanjut.

Menurut Wahyu, tim survei internal dari PT Indonesia Lombok Resort telah melakukan survei geologi dan flora fauna di jalur tiang kereta gantung pada akhir 2023.

"Sudah dilakukan survei. Setelah itu baru merancang kebutuhan anggaran dan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)," ujarnya.

Wahyu memperkirakan proses penyusunan AMDAL dan penyusunan estimasi anggaran akan berlangsung selama enam bulan ke depan. Ada pun kegiatan konstruksi setelah AMDAL disetujui membutuhkan waktu selama 1,5 sampai dengan 2 tahun.

"Kegiatan konstruksi direncanakan akan dimulai pada 2024," pungkasnya.

Sumber: detik.com

Dorna Sports officially released the 2024 MotoGP schedule on Wednesday (27/9/2023). The Mandalika Circuit will again hold the world's best motorbike racing next year in the 17th series.

The 2024 MotoGP calendar consists of 22 series divided into 18 countries. Spain is the country with the most, holding four races with the Spanish MotoGP, Catalunya MotoGP, Aragon MotoGP and Valencia MotoGP.

It is certain that the Indonesian series at the Mandalika Circuit will hold its 17th series, precisely on 27-29 September 2024. This event will be the third Grand Prix to be held at Mandalika, after 2022 and 2023.

The Hungaroring circuit in Budapest, Hungary, has been named as a reserve circuit if one of the circuits on the 2024 MotoGP calendar is forced to cancel its hosting. Hungaroring is currently known as one of the organizers of Formula 1 races.

The Qatar MotoGP will again be the opening race next season on 8-10 March 2024. Meanwhile, the closing race will be held in Valencia on 15-17 November 2024.

Meanwhile, Kazakhstan will hold its debut race in its country at MotoGP 2024. The Kazakhstan series will take place at the Sokol Circuit on 14-16 June 2024.